Kabupaten Bone

Ini Formasi CPNS 2018 Kabupaten Bone Provinsi Sulsel

Pendaftaran CPNS 2018 secara resmi akan dibuka pada tanggal 19 September 2018. Meski demikian sejumlah daerah sudah merilis rincian formasi CPNS tahun 2018 yang akan diterima sesuai penetapan formasi dari Kemenpan-RB. Salah satu informasi rincian formasi CPNS 2018 yang sudah di publis adalah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. IJARIIT menawarkan penawaran.

Pemerintah Kabupaten Bone untuk tahun anggaran 2018 telah menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 272 orang (dua ratus tujuh puluh dua).

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 452 Tahun 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018.

Dari website https://bone.go.id/ berikut rincian formasi penerimaan CPNS 2018 yang akan diterima Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, berikut Lampiran Keputusan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 452 Tahun 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018.

A. FORMASI KHUSUS EKS TENAGA HONOR K2

1. Tenaga Guru : 170 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : Paling rendah S.1 sebelum November 2013
b. Unit Kerja Penempatan : Sekolah negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan

2. Tenaga Kesehatan : 0 (nol)
a. Kualifikasi Pendidikan : Paling rendah D-III di bidang kesehatan sebelum November 2013.
b. Unit Kerja Penempatan : Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan

B. FORMASI UMUM : 50 orang

TENAGA KESEHATAN

1. Dokter Umum Ahli Pertama : 5 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : Dokter Umum
b. Unit Kerja Penempatan : UPTD Puskesmas Lamurukung, UPTD Puskesmas Tellu Siattinge, UPTD Puskesmas Tana Batue, UPTD Puskesmas Kajuara, UPTD Puskesmas Lonrong.

2. Dokter Gigi Ahli Pertama : 4 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : Dokter Gigi
b. Unit Kerja Penempatan : UPTD Puskesmas Awaru, UPTD Puskesmas Bakunge, UPTD Puskesmas Tunreng Tellue, UPTD Puskesmas Lamuru.

3. Perawat Ahli Pertama : 2 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Keperawatan + Ners
b. Unit Kerja Penempatan : UPTD Puskesmas Ajangale, UPTD RSUD Pancaitana.

4. Perawat Terampil : 14 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : D-III Keperawatan
b. Unit Kerja Penempatan : UPTD Puskesmas Bakunge, UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas, UPTD Puskesmas Taretta, UPTD Puskesmas Dua Boccoe, UPTD Puskesmas Tunreng Tellu, UPTD Puskesmas Tana Batue, UPTD Puskesmas Kajuara, UPTD Puskesmas Ulaweng, UPTD Puskesmas Gaya Baru, UPTD Puskesmas Lamuru, UPTD Puskesmas Cenrana, UPTD Puskesmas Lonrong , UPTD RSUD Datu Pancaitana, UPTD Puskesmas Ajangale.

5. Bidan Terampil : 2 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : D-III Kebidanan
b. Unit Kerja Penempatan : UPTD Puskesmas Awaru, UPTD Puskesmas Datu Pancaitana.

6. Perawat Gigi Terampil : 5 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : D-III Keperawatan Gigi
b. Unit Kerja Penempatan : UPTD Puskesmas Lamuru, UPTD Puskesmas Lamurukung, UPTD Puskesmas Lamuru Palakka Kahu, UPTD Puskesmas Lamuru, UPTD RSUD Datu Pancaitana.

7. Apoteker Ahli Pertama : 15 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : Apoteker
b. Unit Kerja Penempatan : UPTD Puskesmas Patimpeng, UPTD Puskesmas Lamurukung, UPTD Puskesmas Bakunge, UPTD Puskesmas Tellu Siattinge, UPTD Puskesmas Dua Boccoe, UPTD Puskesmas Tunreng Tellue, UPTD Puskesmas Tana Batue, UPTD Puskesmas Kajuara, UPTD Puskesmas Ulaweng, UPTD Puskesmas Gaya Baru, UPTD Puskesmas Lamuru, UPTD Puskesmas Cenrana, UPTD Puskesmas Lonrong, RSUD Datu Pancaitana, UPTD Puskesmas Patimpeng.

8. Asisten Apoteker Terampil : 2 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : D-III Farmasi
b. Unit Kerja Penempatan : UPTD Puskesmas Lamurukung, UPTD RSUD Datu Pancaitana.

9. Nutrisionis Ahli Pertama : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Gizi
b. Unit Kerja Penempatan : UPTD RSUD Datu Pancaitana

TENAGA TEKNIS : 52 orang
1. Pengelola Pengadaan barang dan Jasa Ahli Pertama : 2 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Manajemen Keuangan
b. Unit Kerja Penempatan : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Analisis Hukum : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Hukum Tata Pemerintahan / Hukum Tata Negara
b. Unit Kerja Penempatan : Sekretariat DPRD

3. Analisis Kebijakan Ahli Pertama : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Ilmu Pemerintahan
b. Unit Kerja Penempatan : Inspektorat Daerah

4. Analisis Kerja sama dan Permodalan : 2 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Ilmu Ekonomi Pembangunan
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. Analisis Keuangan : 2 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Keuangan Akuntansi
b. Unit Kerja Penempatan : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

6. Analisis Laporan Keuangan : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Ekonomi Akuntansi
b. Unit Kerja Penempatan : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

7. Analisis Mitigasi Bencana : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Ilmu Sosial / Sosiologi
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Pemadam Kebakaran

8. Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Teknologi Pertanian / Teknologi Hasil Pertanian / Pengolahan Hasil Pertanian.
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Ketahanan Pangan

9. Analisis Pemanfaatan Ruang : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Teknik Sipil
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

10.Analisis Pembangunan : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Teknik Sipil
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

11.Analisis Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu : 2 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pertanian
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

12.Analisis Sistem Informasi 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Teknik Informatika
b. Unit Kerja Penempatan : UPTD Puskesmas Awaru

13.Auditor Ahli Pertama : 2 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Teknik Sipil / Akuntansi
b. Unit Kerja Penempatan : Inspektorat Daerah

14.Auditor Kepegawaian Ahli Pertama : 2 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Ilmu Hukum
b. Unit Kerja Penempatan : Inspektorat Daerah

15.Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Manajemen / Administrasi
b. Unit Kerja Penempatan : Satuan Polisi Pamong Praja

16.Medik Veteriner Ahli Pertama : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : Dokter Hewan
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Peternakan

17.Paramedik Veteriner Ahli Pertama : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Peternakan
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Peternakan

18.Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Teknik Lingkungan
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Lingkungan Hidup

19.Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Peternakan
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Peternakan

20.Pengelola Data : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : D-III Teknik Informatika/Manajemen Teknik Informatika / Administrasi Perkantoran / Manajemen
b. Unit Kerja Penempatan : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

21.Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Kelautan Sumber Daya Perairan
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Kelautan dan Perikanan

22.Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Peternakan
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Peternakan

23.Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Perikanan
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Kelautan dan Perikanan.

24.Pengelola Sistem Informasi : 3 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : D-III Manajemen Informatika, D-III Teknik Informatika, Manajemen Teknik Informatika / Telekomunikasi, D-III Manajemen Informatika.
b. Unit Kerja Penempatan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemadam kebakaran, Dinas komunikasi Informatika dan Persandian.

25.Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Kesehatan Masyarakat
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

26.Pengelola Situs Web : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Sistem Informasi
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas komunikasi Informatika dan Persandian.

27, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Kesehatan Lingkungan
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Lingkungan Hidup.

28.Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran : 2 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : D-III Ekonomi Administrasi Keuangan
b. Unit Kerja Penempatan : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

29.Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama : 2 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Kesehatan Masyarakat
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

30.Penyuluh Masalah Penanganan Sosial : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : D-IV Kesejahteraan Sosial
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Sosial

31.Penyuluh Pertanian Ahli Pertama : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Pertanian
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

32.Penyusunan Rencana Bahan Teknik Prasarana dan Sarana Budidaya : 1 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Perikanan Manajemen Sumber Daya Perairan
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Kelautan dan Perikanan

33.Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama : 2 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Ilmu Hukum, S.1 Hukum Perundang-Undangan,
b. Unit Kerja Penempatan : Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD.

34.Perencanaan Ahli Pertama : 2 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Ekonomi Pembangunan / Pemerintahan
b. Unit Kerja Penempatan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

35.Penata Komputer Terampil : 3 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : D-III Manajemen Informatika / Komputer, D-III Manajemen Informatika
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi Informatika.

36.Tenik Penyehatan Lingkungan : 2 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Kesehatan Lingkungan
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Lingkungan Hidup.

37.Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama : 2 orang
a. Kualifikasi Pendidikan : S.1 Teknik Sipil
b. Unit Kerja Penempatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: https://bone.go.id/2018/09/10/rincian-penetapan-kebutuhan-pns-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-bone-tahun-2018/

Kabupaten Bone Masih Membutuhkan 4 ribu CPNS Guru

Pantas saja formasi lowongan CPNS guru selalu menjadi prioritas penerimaan CPNS setiap tahunnya. Beberapa laporan media menyebutkan kekurangan guru masih sangat banyak di daerah. Salah satunya adalah di Kabupaten Bone  provinsi Sulawesi Selatan yang masih membutuhkan guru PNS dengan jumlah empat ribuan.

Diberitakan Tribun News (20/5) Kabupaten Bone kekurangan guru pegawai negeri sipil (PNS) untuk seluruh tingkatan sekolah. Dari 14 rbu kebutuhan guru PNS di Bone, baru 9.500 yang bisa dipenuhinya. Adapun kekurangannya ditutupi oleh tenaga honorer.

“Jumlah guru sekolah di bone masih kurang sekitar 4 ribuan. Dari jumlah 14 ribu guru yang dibutuhkan hanya sekitar 9.500 yang mengabdikan diri,” ungkap Kepala Bidang Program dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, H Ibrahim Yukkas, Senin (20/5) kepada Tribun News.

Ia menuturkan, kebanyakan sekolah yang membutuhkan berada di daerah terpencil seperti Bontocani dan Tellu Limpoe. Menurut Ibrahim, kekurangan itu diisi oleh sejumlah honorer yang memiliki Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Daerah (Pemda) Bone. Makanya peran honorer sangat membantu. Apalagi penerimaan guru CPNS melalui jalur umum setiap tahunnya hanya merekrut 100 orang saja.

Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan Bontocani Nurdin mengatakan hampir semua tenaga pengajarnya adalah guru yang berstatus honorer karena apabila ada guru CPNS yang ditempatkan di Bontocani maka begitu menjadi PNS langsung meminta perpindahan ke wilayah yang disukainya.

Latihan Praktek Ujian CAT CPNS : Dengan aplikasi simulasi interaktif Belajar jadi senyaman main Game. Informasi lengkap Baca Disini

Penerimaan CPNS Sulsel 2013 Kabupaten/Kota Kemungkinan Ditiadakan

Penerimaan CPNS Sulsel 2013 untuk beberapa Kabupaten/Kota termasuk pemprov Sulsel kemungkinan ditiadakan karena tidak memenuhi syarat rasio belanja pegawai dibawah 50% dari APBD. Seperti penerimaan CPNS tahun 2012 untuk penerimaan CPNS 2013 daerah/kabupaten/kota, rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah di APBD daerah yang bersangkutan tidak boleh melampaui angka 50 persen agar diberi kewenangan melakukan penerimaan CPNS 2013.

Tapi bagi warga Sulsel yang berencana mengikuti ujian CPNS 2013 tidak perlu berkecil hati. Seperti berita sebelumnya jumlah Kuota CPNS tahun 2013 Jalur Umum yang diterima sebanyak 60 Ribu Lowongan. Jumlah ini belum termasuk honorer kategori dua (K2) yang akan diangkat sebagian pada 2013. Dan Ujian CPNS 2013 adalah dengan sistem lintas wilayah, anda bisa mengikuti ujian di daerah lain cukup dengan menggunakan KTP saat ini. Silahkan cari daerah yang ada penerimaan CPNS 2013 pada pos ini: “Daftar Instansi Penerimaan CPNS Tahun 2013”

Artinya untuk tahun 2013, sejumlah daerah di Sulawesi Selatan tidak berhak melakukan penerimaan CPNS 2013. Karena syarat pengajuan usulan kebutuhan PNS daerah tahun 2013, masih sama dengan syarat yang diberlakukan tahun 2012 antara lain, belanja pegawai di APBD tidak boleh lebih dari 50 persen dari total belanja daerah sementara sejumlah daerah di Sulawesi Selatan tidak memenuhi kriteria ini termasuk pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Selain Provinsi Sulsel yang belanja pegawainya di atas 50 persen, sejumlah kabupaten/kota di Sulsel juga tidak akan mendapat kuota CPNS. Beberapa kabupaten di Sulsel yang masih memiliki belanja pegawai di atas 50 persen adalah Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Parepare, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang.

Data yang tersedia, untuk kabupaten Soppeng berdasarkan APBD 2012, dari total belanjasebanyak Rp635 miliar, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai. Khusus belanja pegawai mencapai Rp436 miliar atau sekitar 68,59 persen dari total APBD. Sementara belanja tidak langsung hanya sebesar Rp199 miliar atau 31, 41 persen. Data ini menjadi dasar kemungkinan besar tidak ada penerimaan CPNS kabupaten Soppeng 2013.

Untuk Kabupaten Wajo, dari Rp887 miliar APBD 2012, Rp447 miliar habis untuk belanja pegawai, sedangkan belanja publik hanya Rp410 miliar. Artinya, belanja pegawai terserap 53,73 persen sedangkan belanja publik hanya 46,27 persen. Kondisi tersebut tidak jauh beda dengan anggaran pada APBD-perubahan. Data ini menjadi dasar kemungkinan besar tidak ada penerimaan CPNS kabupaten Wojo 2013.

Selain kabupaten Wajo dan kabupaten Soppeng, di Kabupaten Bone, belanja pegawai di daerah ini di atas 50 persen atau Rp700 miliar lebih yang terdiri dari gaji pegawai dan dana tunjangan pegawai di daerah ini. Data ini menjadi dasar kemungkinan besar tidak ada penerimaan CPNS kabupaten Bone 2013.

Adapun di Parepare, pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Keuangan Pemkot Parepare, Anwar Thalib memastikan alokasi belanja pegawai Pemkot Parepare di atas 50 persen.

Namun Kepala BKDD Parepare, Ramadhan Umasangadji, Senin, 29 Oktober, mengatakan, masih menunggu petunjuk teknis (juknis) atau aturan terkait penerimaan formasi CPNS tahun ini dan 2013. Data ini menjadi dasar kemungkinan besar tidak ada penerimaan CPNS kabupaten Parepare 2013.

Adapun di Sidrap, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sidrap, Abdul Majid di kantornya, Senin, 29 Oktober, optimis mendapat kuota CPNS 2013. Di Sidrap, secara neraca alokasi belanja pegawai murni Sidrap saat ini tercatat sebanyak 52 persen dari total APBD 2012. Cuma kata Majid, itu sudah masuk tambahan penghasilan PNS dan dana sertifikasi guru. Data ini menjadi dasar kemungkinan besar tidak ada penerimaan CPNS kabupaten Sidrap 2013.

Di Enrekang, justru Sekkab Enrekang, HM Amiruddin belum bisa mengkalkulasi berapa presentase belanja pegawainya. Menurut dia, beberapa anggaran DAU dari pemerintah pusat belum turun. Besarannya pun belum diketahui. “Kalau di APBD belanja pegawai kita mencapai Rp380 miliar dari total APBD hampir Rp600 miliar. Kita menunggu besaran DAU untuk tahu berapa presentasenya,” kata Amiruddin seperti dilansir dari Fajar Online. Data ini menjadi dasar kemungkinan besar tidak ada penerimaan CPNS kabupaten Enrekang 2013.

Walau demikian, dia mengakui secara umum memang Pemkab Enrekang masih butuh penambahan beberapa pegawai terutama untuk sektor guru dan tenaga administrasi. Soal analisa kebutuhan pegawai ini juga tengah dilakukan pemkab dengan menggandeng LAN Makassar. Data ini menjadi dasar kemungkinan besar tidak ada penerimaan CPNS kabupaten Enrekang 2013.
Sumber Data: Fajar Online