Info Lowongan CPNS Kabupaten Subang Jawa Barat – Pemerintah Kabupaten Subang provinsi Jawa Barat direncanakan akan membuka lowongan penerimaan CPNS tahun 2013 ini tetapi khusus untuk jalur CPNS honorer. Namun untuk penerimaan CPNS melalui jalur umum direncanakan akan dialokasikan pada penerimaan CPNS tahun 2014.
Adapun formasi penerimaan CPNS Subang 2014 ini diprioritaskan pada posisi lowongan CPNS guru pendidikan dan tenaga kesehatan. Diberitakan oleh media Pikiran Rakyat (6/3/2013) sekitar enam ratus formasi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang saat ini kosong. Untuk mengisinya, Pemkab Subang akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui jalur umum pada 2014 mendatang.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melalui Kabid Pengadaan, Heri Tantan mengungkapkan, kekosongan ratusan formasi tersebut sebagian besar di bidang pendidikan dan kesehatan, sementara sisanya bagian teknis.
“Ini hasil inventarisasi data dari sejumlah SOPD di Pemkab Subang. Penerimaannya akan dibuka melalui jalur umum,” ujarnya, Rabu (6/3/13).
Heri mengungkapkan, kekosongan ratusan pegawai di lingkungan Pemkab Subang itu di luar ribuan pegawai yang memasuki masa pensiun tahun ini. Setiap tahun, jumlah PNS yang pensiun sekitar 1.300 orang.
Penerimaan CPNS melalui jalur umum dilakukan untuk mengakomodasi formasi yang tidak tercakup dalam penerimaan CPNS bagi tenaga honorer kategori II. “Meski nanti akan ada ribuan honorer K2 yang ikut seleksi CPNS, tetapi tidak semua formasi terpenuhi. Jadi, akan dibuka jalur umum tahun depan,” katanya.
Berbeda dengan penerimaan melalui jalur umum yang akan digelar tahun depan, penerimaan CPNS bagi tenaga honorer K2 akan berlangsung Juni tahun ini. Sebelum mengikuti tes kompetensi, sekitar empat ribu K2 akan diuji publik dalam waktu dekat.
Terkait dengan penerimaan CPNS, Ketua Pusat Kajian Otonomi Daerah (Puskoda) Kabupaten Subang Yaya Sudarya mengatakan, Pemkab Subang harus mengawal penyeleksian secara jujur. Penerimaan pegawai negeri, menurut dia, harus berdasarkan kompetensi sehingga mampu melayani publik dengan baik.
“Jangan sampai ada transaksi ‘wani piro’ lagi. Sebab, jika demikian, tentu kualitas PNS akan buruk dan mengecewakan masyarakat,” katanya
