Ini Pertimbangan Penentuan Formasi CPNS

Latihan Praktek Ujian CAT CPNS : Dengan aplikasi simulasi interaktif Belajar jadi senyaman main Game. Informasi lengkap Baca Disini

Pemerintah sedang mencari terobosan guna menggurangi tingginya pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja pegawai.

Salah satunya lewat pembatasan dan pengetatan penerimaan karyawan di sektor penyerap terbesar pegawai yakni kesehatan, pendidikan dan pemerintahan.

Dirjen Pemerintahan Umum (Dirjen PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) I Made Suwandi mengemukakan pemerintah mencoba menawarkan tiga ratio. Pertama, perbandingan antara jumlah guru yang dibutuhkan dengan jumlah murid yang ada.

“Perbandingan kedua yaitu antara jumlah tenaga medis dengan jumlah masyarakat dan perbandingan tenaga administrasi dengan masyarakat. Namun dalam menentukan ratio ini faktor geografis tetap akan dipehatikan,” kata Made dalam diskusi mengenai revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di Puncak, Jawa Barat, Sabtu (13/3).

Dia menjelaskan, dengan konsep itu maka ke depan akan diketahui secara pasti berapa sebenarnya jumlah pegawai yang dibutuhkan. “Jadi pegawai honor-honoran akan hilang dengan sendiri,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, jika model pengetatan pegawai ini dilakukan, maka Pemda tidak lagi seenaknya melakukan perekrutan. Apalagi latar belakang pendidikan juga harus disesuaikan dengan posisi divisi yang membutuhkan.

Usulan itu telah dimasukkan dalam poin usulan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) yang saat ini masih dibahas pemerintah dan DPR.

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi, menyatakan saat ini terdapat 259 daerah yang menghabiskan 50-73 persen APBD untuk belannja pegawai. Akibatnya pembangunan di sejumlah daerah berjalan dengan sangat lamban.
Sumber:Suara Pembaruan via Berita Satu

Latihan Praktek Ujian CAT CPNS : Dengan aplikasi simulasi interaktif Belajar jadi senyaman main Game. Informasi lengkap Baca Disini

Leave a Comment