CPNS Murni

Seleksi CPNS Dijamin Murni

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menjamin pelaksanaan seleksi CPNS ke depan bersih dan bebas KKN.

“Dengan menggunakan sistem CAT, seleksi CPNS akan berlangsung transparan dan objektif. Kami jamin tidak ada KKN, tidak ada bayar-bayaran,” ujar Yuddy saat berdiskusi dengan para peserta simulasi Computer Asissted Test (CAT) pada ajang Job Fair dalam rangka Reuni Akbar dan Musyawarah Besar Alumni UNPAD di Kampus UNPAD Jatinangor. Minggu (17/04).

Diungkapkan bahwa di era pemerintahan Presiden Jokowi tidak ada yang bisa masuk menjadi CPNS dengan cara nitip. “Dulu ada istilah titipan pejabat, sekarang tidak ada lagi. Kalau ada yang mengatakan bisa nitip, hohong itu,” sergah Yuddy.

Terkait pelaksanaan Reuni Akbar dan Mubes Alumni UNPAD, Yuddy menyampaikan harapannya agar momentum ini dimanfaatkan para alumni untuk membangun kebersamaan.

“Mari kita saling menguatkan, saling bersinergi untuk mensejajarkan UNPAD dengan perguruan tinggi lain, bahkan melampauinya. Semua komponen, baik rektorat, dosen, mahasiswa maupun alumni harus ngahiji,” tegas Yuddy.

Menurut Yuddy, di tingkat internasional posisi UNPAD ada diperingkat 700 an, sedangkan di tingkat nasional berada diperingkat 10.

“Tugas kita semuanya untuk mewujudkan UNPAD menjadi world class university,” ungkapnya sembari menutup perbincangan.

Sumber: HUMAS MENPANRB
http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4665-yuddy-jamin-seleksi-cpns-tidak-kkn

Penerimaan CPNS Provinsi Jawa Barat Dijamin Murni

Info CPNS Jawa Barat – Kabar baik yang menunjukkan semakin sempurnanya reformasi birokrasi di Indonesia, kali ini bersumber dari Provinsi Jawa Barat (Jabar). Khususnya pada penerimaan CPNS Provinsi Jawa Barat di klaim bebas KKN dengan kata lain proses seleksi rekrutmen CPNS nya dijamin murni.

Hal tersebut dijamin Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang menyatakan penerimaan CPNS di Pemerintah Provinsi Jawa Barat bebas dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal tersebut diungkapkan Aher ketika memberi sambutan dalam acara Penyerahan SK CPNS Kategori Umum di Gedung Sate, Jumat (5/6/2015).

“Tidak ada titipan (PNS) apapun termasuk dari saya. Kalau dari saya tidak ada titipan, apalagi dari orang lain,” katanya.

Aher memastikan para CPNS Provinsi Jawa Barat yang lolos berdasarkan hasil jerih payah sendiri. Ia pun mengharapkan seleksi CPNS di lingkungan Pemprov Jabar terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu.

“CPNS yang terbagi pada fungsional dan non fungsional juga akan mendapat kesempatan yang sama untuk naik golongan jika memenuhi syarat,” ujarnya seperti diberitakan Tribun Jabar (5/6).

Ini tentu menjadi kabar positif khususnya bagi masyarakat Jawa Barat yang selalu berharap pada setiap penerimaan CPNS agar dijauhi kecurangan. Dengan murninya penerimaan CPNS maka masyarakat akan senang menerima apa pun hasilnya, dan disatu sisi berdampak dengan membaiknya birokrasi karna orang-orang yang yang lulus adalah benar-benar berkompeten melalui seleksi penerimaan CPNS yang murni.

Latihan Praktek Ujian CAT CPNS : Dengan aplikasi simulasi interaktif Belajar jadi senyaman main Game. Informasi lengkap Baca Disini

Penerimaan CPNS Bebas Suap

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sekarang ini bebas dari praktik suap.

“Saya pastikan tidak ada yang nyogok, tidak ada koneksi, yang jauh pun pasti saya tanda tangani,” kata Yuddy di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Rabu.

Keyakinan tersebut diklaim Yuddy karena berdasarkan pada proses seleksi yang ketat dan pemantauan langsung melalui penandatanganan Surat Keputusan (SK) yang dilakukan oleh dirinya.

“Semuanya sampai ke meja menteri nomornya, kualifikasinya seperti apa saya lihat dan tanda tangani sendiri. Jadi, mau main suap bagaimana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yuddy mengatakan jika ada yang menemukan aksi suap atau titipan dalam proses seleksi CPNS, maka masyarakat diharapkan melaporkannya dengan menunjukkan bukti, sehingga bisa diproses ke pengadilan.

“Tidak ada kesempatan buat nyogok, kalau ada yang protes seperti apa sampaikan bukti legalnya. Nanti diproses ke pengadilan,” ucapnya.

Yuddy juga menambahkan, proses penerimaan CPNS bisa diikuti seluruh kalangan tanpa pembedaan sedikit pun.

“Jangan takut, terus belajar dan berdoa. Mau anak petani, bupati, lurah, silakan coba,” ujarnya.

Terkait dengan pembatalan hasil seleksi CPNS di Konawe Selatan oleh Kemenpan-RB, Yuddy mengatakan hal itu karena ditemukan indikasi kecurangan dalam hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB).

Yuddy juga mengatakan jika ada yang keberatan dengan keputusan tersebut, maka dia mempersilakan pihak yang merasa dirugikan untuk melapor dengan bukti yang dimiliki.

“Silakan saja lapor, tinggal kuat-kuatan fakta saja nanti,” katanya. (antaranews.com)

Orang Curang CPNS, Anda Kaya, Caranya..?

Kaya memang relatif, dan bagi saya Rp. 1 Milyar sudah dianggap kaya. Bagaimana dengan anda? Merasa memiliki Rp. 1 Milyar sudah kaya? Terlepas kita anggap kaya duit Rp.1 M atau tidak yang jelas secara hukum alam tidak ada orang yang menolak jika dikasih duit Rp.1 M. Apalagi yang memberikan duit tersebut seorang Menteri, dengan jalan halal lagi… asik kan..?

Ya, masih terkait dengan penerimaan CPNS, dimana sejumlah pihak menilai, pelaksanaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih rawan penyelewengan dan pelanggaran. Mendengar itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar ikut geram.

Berawal dari itu juga Menpan RB berani membayar kita Rp.1 M jika bisa buktikan dalam penerimaan CPNS terbukti curang.

“Jadi tidak ada titipan lagi, tahun lalu enggak ada. Coba sebutkan siapa yang bisa menitipkan tahun lalu? Akan saya bayar Rp 1 miliar,” Ujar Menteri.

Azwar menyatakan akan menindak tegas jika terbukti ada PNS di bawahnya ikut bermain dalam pelaksanaan CPNS, terutama mereka yang terkait dengan praktik percaloan.

“Tangkap saja itu, kalau PNS itu sekarang bisa dipecat (langsung), kalau UU PNS baru ada denda penjara,” kata Azwar di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi (PTIK), Jakarta Selatan, Senin (2/9) seperti diberitakan merdeka.com

Jadi jika anda mau duit Rp.1 M, mulailah mencari bukti lengkap penerimaan CPNS curang. Jika berhasil maka Orang Curang CPNS, Anda Kaya 😀

Tapi dibalik itu, yang terpenting adalah adanya komitmen pemerintah (khususnya Kemenpan RB) untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi salah satunya melalui rekrutment CPNS yang benar-benar murni dan adil. Hal ini tentu perlu kita dukung bersama, tidak hanya bisa berprasangka buruk tanpa bisa berikan bukti.

Dan bagi teman-teman yang berencana ikut tes CPNS 2013 mari bersaing secara sehat, jangan ada lagi usaha mencari jalan pintas. Mengapa..? Walaupun anda menemukan jalan pintas, berhati-hati lah karena banyak orang mengincar “tindakan kotor” tersebut, karena adanya motivasi uang halal Rp.1 M dari pak Menteri 😀

Bagaimana cara mencairkan…?

Silakan lengkapi semua bukti yang bisa menunjukkan bahwa informasi anda benar dan akurat, selanjutnya hubungi Kemenpan RB.

Jika anda kurang yakin dengan informasi ini, kunjungi sumber beritanya:

Proses Rekrutmen CPNS 2013 Ketat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Azwar Abubakar memastikan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini sangat selektif dan ketat.

Dia mengatakan jatah atau porsi penerimaan CPNS kategori satu (K1) bagi pelamar umum sudah dibatasi dengan rincian pemerintah pusat mendapatkan jatah 25 ribu serta pemerintah daerah sebanyak 40 ribu.

Sedangkan bagi penerimaan CPNS Kategori Dua (K2) bagi honorer, pemerintah pusat dan daerah hanya mendapatkan porsi 600 ribu dimana pemerintah daerah lebih diprioritaskan dan mendapatkan porsi penerimaan CPNS sebanyak 500 ribu.

“Tahun ini, penerimaan CPNS sangat ketat dan selektif karena kami memakai kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan menghitungnya berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah,” ujar Azwar saat ditemui dalam acara ” Seminar Nasional Dalam Rangka HUT Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Gedung LAN, Jakarta, Kamis (29/8).

Azwar juga memastikan bahwa formula yang dipakai pada penerimaan CPNS tahun ini sudah lebih baik daripada tahun tahun sebelumnya karena formula yang dipakai adalah formula pengawasan yang super ketat dimana setiap calon PNS mendapatkan 5 jenis soal yang berbeda beda sehingga tidak bisa kerjasama saat dilakukan tes CPNS.

“Jumlah soal yang sudah dicetak 20 ribu dan telah disebarkan di seluruh Indonesia, ada 5 jenis soal yang berbeda beda jadi tidak bisa kerjasama,” ungkapnya.

Dia mengatakan pemerintah juga menjamin bahwa soal tersebut tidak akan bocor karena Kementerian PAN dan RB sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melindungi paket soal. Menurutnya jika paket soal sudah tiba di masing masing daerah maka paket soal tersebut hanya boleh dibuka pada saat tes berlangsung.

Dia menjelaskan pada penerimaan CPNS tahun ini, pemerintah tidak sembarangan melakukan recruitment karena sistemnya semakin diperketat dimana metode yang dipakai adalah melakukan rekrutmen berdasarkan tingkat jabatan, dan lokasi penempatan harus benar benar jelas.

Azwar menambahkan pada penerimaan CPNS tahun ini pemerintah menjamin tidak ada calo. Menurutnya jika dalam penerimaan tahun ini terdapat banyak calo, maka calo tersebut akan diproses dan ditangkap. Menurut dia dengan sistem penerimaan CPNS yang super ketat pada tahun ini, maka kesempatan bagi putra putri terbaik bangsa untuk berkarir menjadi PNS akan semakin terbuka lebar.

Penerimaan CPNS Gratis Dan Bersih KKN

CPNS Murni – Persepsi negatif masyarakat akan permainan curang dalam setiap penerimaan CPNS ditanggapi pemerintah dengan berbuat hal-hal untuk membangun image positif baru terhadap birokrasi Indonesia. Susah mengembalikan kepercayaan masyarakat, namun komitment untuk sesuatu yang baik akan membulatkan tekad untuk selalu melakukan perbaikan. Terlepas benar atau tidaknya persepsi buruk masyarakat tentu dibutuhkan langkah-langkah konkrit.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar menegaskan, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus dilakukan secara kompetitif, adil, obyektif, transparan, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta tidak dipungut biaya.

Hal tersebut disampaikan Menteri PAN-RB Azwar Abubabakar melalui Surat Edaran Nomor: B/22154/M-PAN-RV/7/2013 tertanggal 3 Juli 2013 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Menteri PAN-RB mengharapkan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat maupun Daerah agar mendukung dan berkomitmen mengawal agar dalam pelaksanaan pengadaan CPNS memegang prinsip-prinsip kompetitif, adil, obyektif, transparan, bebas dari KKN, serta tidak dipungut biaya.

Dalam surat edaran itu, Menteri PAN-RB juga menyebutkan, sebagai bagian dari Program Percepatan Reformasi Birokrasi di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Sistem Pengadaan CPNS harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat/generasi muda, bahwa untuk dapat menjadi CPNS hanya ditentukan oleh kemampuan diri sendiri.

“Reformasi Sistem Pengadaan CPNS tersebut telah mendapat respon dan didukung sepenuhnya oleh Presiden saat Rapat Kabinet Terbatas tanggal 23 Mei 2013,” ungkap Azwar seperti dilansir dari laman Setkab, Rabu (10/7/2013).

Mengenai sistem pengadaan CPNS Tahun 2013 ini, kata Azwar, soal Tes Kempotensi Dasar akan disusun oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional yang dibantu oleh Tim Ahli dari Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. Adapun pengolahan hasil Tes Kompetensi Dasar dilakukan oleh Panitia Pengadaan CPNS yang dibantu oleh Tim Ahli dari Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.

“Penentuan kelulusan Tes Kompetensi Dasar berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli/Konsorsiun Perguruan Tinggi Negeri,” tegas dia. (wdi)

Penerimaan CPNS, IPDN dan AKPOL Dikawal KPK

Tampaknya titik terang seleski penerimaan aparatur di Indonesia akan semakin tertata lebih baik. Berbagai pihak telah melibatkan diri mengkawal proses seleksi penerimaan aparatur seperti tahun lalu sudah dilakukan ICW (Indonesia Corruptions Wach) yang bekerjasama dengan pemerintah mengawasi jalannya proses penerimaan CPNS tahun 2012.

Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turut melibatkan diri mengawasi proses penerimaan aparatur. KPK akan ikut campur mengawasi jalanya penerimaan CPNS Kejaksaan, penerimaan praja IPDN dan penerimaan AKPOL.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakomodasi kritik masyarakat soal transparansi perekrutan calon praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Lembaga antirasuah ini mulai tahun ajaran baru nanti akan mengawal proses rekrutmen calon praja IPDN. Bahkan, KPK juga mengawasi perekrutan calon taruna di Akademi Kepolisian (Akpol) dan penerimaan CPNS Kejaksaan Agung (Kejagung).

KPK akan fokus tiga hal dalam mengawasi perekrutan. Pertama, mencari tahu berapa kuota calon praja yang dibutuhkan di setiap daerah. Selain mengetahui kuota calon praja, KPK juga akan mencari tahu kuota untuk lulusan yang disebar ke daerah-daerah.

Kedua, mengantisipasi kebocoran materi ujian perekrutan. KPK nantinya mengandeng pemerintah daerah, baik provinsi, maupun kota-kabupaten.

Ketiga KPK akan meminta ada soal-soal ujian masuk mengenai integritas. Demikian seperti yang diungkapkan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang diberitakan JPNN (22/6).

Kebijakan KPK ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat yang menginginkan transparansi dan kejujuran penerimaan aparatur birokrasi Indonesia semakin ditingkatkan. Harapannya tentunya kedepan proses pintu masuk rekrutmen CPNS ini akan bisa dijamin kemurniannya untuk bisa merekrut orang-orang yang benar-benar kompeten dan secara langsung akan memajukan birokrasi Indonesia.

Pengumuman Hasil Ujian CPNS 2013 Transparan

Bagi masyarakat yang masih sangsi akan kejujuran proses penerimaan CPNS dipersilakan melakukan penyidikan langsung. Pengumuman Hasil Ujian CPNS 2013 Transparan. Hasil ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) bisa dipertanyakan oleh pendaftar maupun bukan. Terlebih jika dalam proses seleksi penerimaan terdapat kesalahan prosedur dan adanya indikasi rekayasa. Ada pula kolusi dan nepotisme dalam seleksi sehingga sejumlah pendaftar tak diluluskan walaupun memenuhi syarat.

Dokumen seleksi penerimaan CPNS bukanlah dokumen dilarang dibuka ke publik, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Pernah ada kasus di Medan, tak lulus CPNS, namun mempertanyakan dan meminta dibuka,” kata Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulsel, Hidayat Nahwi Rasul pada lokakarya keterbukaan informasi di Makassar, Kamis (2/5/2013) seperti diberitakan Tribun News.

Ternyata orang dimaksud lulus menjadi CPNS setelah berjuang mempertanyakan, mengapa tak lulus dan meminta dokumen dibuka. Kata Hidayat, ini merupakan contoh nyata dan penting diketahui khalayak. Contoh kasus ini penting disampaikan lantaran tahapan seleksi CPNS 2013 tersisa sekitar dua bulan lagi.