Info Lowongan PPPK

Rincian Formasi CPNS 2014 Instansi Pusat dan Daerah Ditetapkan Mei

Jadwal CPNS 2014 – Kabar terbaru jadwal dan agenda tahapan pembukaan lowongan penerimaan CPNS 2014. Penetapan formasi CPNS 2014 untuk masing-masing instansi yang membuka lowongan CPNS 2014 diperkirkan dilakuan bulan Mei 2014, baik untuk instansi pusat maupun instansi daerah.

Saat ini sejumlah daerah sudah mulai memasukkan usulan formasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk rekrutmen ASN tahun 2014.

Diharapkan hingga akhir April ini, seluruh daerah sudah menyampaikan usulan, yang akan dilanjutkan dengan analisis data dan pembagian jatah untuk masing-masing instansi pusat dan daerah.

Seperti diberitakan, untuk tahun ini direncanakan akan direkrut 100 ribu pegawai bagi, yang terdiri dari CPNS dan PPPK.

“Saat ini usulan sedang berjalan dan kita harapkan April sudah masuk semua yang dilanjutkan dengan kajian data usulan,” ujar Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik KemenPAN-RB, Herman Suryatman kepada JPNN kemarin (6/4).

Dijelaskan, usulan dari daerah harus disampaikan secara digital, sesuai dengan sistem aplikasi yang sudah dikirimkan pusat ke seluruh instansi. Sistem ini, lanjut Herman, untuk memudahkan proses analisa data untuk menentukan jatah formasi masing-masing instansi.

Jika tahapan analisis data dan pembagian kuota jatah kursi sudah ditentukan, lanjutnya, maka akan disusul dengan pendaftaran peserta tes.

Sekretaris KemenPAN-RB Tasdik Kinanto sebelumnya mengatakan, tes CPNS 2014 akan digelar sekitar Juli 2014. Dari 100 ribu kursi, 60 ribu untuk CPNS dan 40 ribu PPPK.

Mengingat waktu seleksi masih panjang, Tasdik meminta para peminat lowongan ini belajar wawasan kebangsaan, pengetahuan umum dan psikotes sejak sekarang. Bagi peserta yang belum menguasai komputer, juga diharapkan mempersiapkan diri sejak saat ini agar bisa menjawab pertanyaan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Lowongan CPNS Tangerang 2014, Masyarakat Diminta Bersiap

Info CPNS Tangerang 2014 – Lowongan CPNS Pemerintah Kota Tangerang provinsi Banten rencana akan dibuka tahun 2014 ini. Jalur yang dibuka adalah penerimaan CPNS jalur umum dan jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Adapun formasi penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2014 pemkot Tangerang tersebut rencana yang diusulkan adalah lowongan CPNS dan PPPK untuk mengisi kebutuhan formasi tenaga guru, kesehatan, penyuluhan dan tenaga teknis administrasi. Saat ini belum ada informasi rinci formasi CPNS yang akan diterima Pemkot Tangerang 2014 karena terlebih dahulu dibutuhkan verifikasi dan persetujuan pusat.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Karir pada BKPP Kota Tangerang Jatmiko seperti diberitakan JPNN (3/3) mengatakan, dari 40 ribu formasi PPPK secara nasional tahun ini, 10 ribu di antaranya untuk tenaga penyuluh, sisanya untuk tenaga guru, kesehatan dan tenaga teknis administrasi.

“Bagi para pegawai K2 bisa kembali ikut seleksi baik untuk formasi CPNS maupun pegawai PPPK. Untuk itu, kami minta kepada para pegawai agar segera mempersiapkan kelengkapan administrasi karena pegawai K2 ini akan bersaing dengan masyarakat dari jalur umum,” ujar Jatmiko.

Saat ini Pemkot Tangerang masih menyisakan pegawai K2 sebanyak 2.023 orang. Mereka ini masih memiliki kesempatan untuk kembali pada seleksi CPNS untuk kategori umum dan PPPK bersama-sama dengan masyarakat umum melaui seleksi tes CPNS dan PPPK.

Latihan Praktek Ujian CAT CPNS : Dengan aplikasi simulasi interaktif Belajar jadi senyaman main Game. Informasi lengkap Baca Disini

Gagal CPNS Honorer Berpeluang Jadi PPPK

Kabar gembira bagi para tenaga honorer kategori dua (K2) yang gagal seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pada tahun ini, pemerintah berencana membuka 40 ribu lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Adanya PPPK sejalan dengan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya, sejak regulasi itu dirilis tidak dikenal lagi adanya tenaga honorer. ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Karena itu persoalan tenaga honorer harus dituntaskan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pelaksanaan UU tentang ASN, yang terdiri dari 19 peraturan pemerintah dan 5 Peraturan Presiden. Salah satu PP yang tengah disusun adalah mengenai PPPK yang diharapkan bisa diterapkan tahun ini.

Pada tahun ini, pemerintah mengusulkan formasi pegawai sebanyak 100 ribu, yang terdiri dari 60 ribu PNS dan 40 ribu PPPK. “Untuk PPPK, 10 ribu diantaranya akan dialokasikan untuk tenaga penyuluh. Di sini masih ada peluang bagi guru honorer kategori 2 untuk ikut seleksi,” ungkap dia seperti dikutip dari situs KemenPAN-RB, Kamis (20/2/2014).

Namun, Azwar mengaku tidak mungkin semua guru honorer bisa masuk menjadi PPPK tahun ini. Pasalnya, jumlah honorer K2 yang ikut seleksi sebanyak 253 ribu, sementara yang diterima hanya sekitar 100 ribu. Apalagi sisa formasi sekitar 30 ribu itu juga diperuntukkan untuk tenaga ahli lain, seperti tenaga kesehatan, tenaga teknis dan lain-lain.

Untuk itu, Azwar mengimbau kepada para kepala daerah agar berbesar hati dan tetap memperhatikan kesejahteraan para guru honorer yang masih belum tertampung menjadi PPPK.

“Saya yakin kalau tenaga guru masih dibutuhkan oleh daerah. Selama belum terisi oleh CPNS ataupun PPPK, jangan langsung tenaga honorernya diberhentikan. Kalau perlu honornya ditingkatkan,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengungkapkan, pengadaan PPPK harus melalui beberapa tahapan, yakni perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. “Pengadaan PPPK harus berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan,” ujarnya.

Menurut Eko, PPPK diangkat dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian (PPK), dan diikat dengan perjanjian kerja minimal satu tahun, dan dapat diperpanjang. Namun PPPK tidak dapat diangkat otomatis menjadi PNS.

Seperti halnya PNS, perjanjian kerja itu menjadi dasar dalam penilaian kinerja, serta dalam perpanjangan perjanjian. Penilaian kinerja juga menjadi dasar dalam pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi.

Seorang PPPK berhak mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kepada APBN/APBD. Mereka juga diberi kesempatan untuk pengembangan kompetensi, dan diberikan penghargaan.

Selain itu, PPPK juga berhak mendapatkan perlindungan berupa jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum. (Ndw/Liputan6.Com).